SOFTSKIL EKONOMI TEKNIK

PENYUSUTAN HARGA

Salam sejahtera bagi kita semua, kesempatan kali ini penulis ingin membahas penyusutan harga yang terjadi pada suatu benda, penyusutan harga sendiri diambil dari kata penyusutan yaitu

Adalah alokasi biaya perolehan atau  sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. (https://www.kompasiana.com/ghirahutami/565be524f27e61c42481921d/apa-itu-metode-penyusutan-aktiva-tetap?page=all)

Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap tahun hampir semua harga suatu barang yang dibeli akan mendapat harga jual yang tidak melebihi harga beli pada tahun awal pembelian. (pengecualian terhadap emas dan tanah)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusutan

Menurut Warren et al, Accounting – Pengantar Akuntansi (2007:508-509). Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan manfaat bisa diidentifikasi sebagai penyusutan fisik atau penyusutan fungsional :

Penyusutan Fisik (physical depreciation) terjadi dari kerusakan dan keausan ketika digunakan dan karena pengaruh cuaca.

Penyusutan Fungsional (functional depreciation) terjadi jika aktiva tetap yang dimaksud tidak lagi mampu menyediakan manfaat dengan tingkat seperti diharapkan.

·         Contoh kasus yang dapat diambil dari motor produsen Honda “REVO” tahun pembelian 2010

Pembelian Awal di tahun 2010 dengan harga sekitar Rp. 20.000.0000,00 lalu 9 tahun kemudian mengalami penyusutan di tahun 2019 dengan harga kisaran Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 7.000.000,00 . Hal ini disebabkan dalam faktor – faktor penyusutan diatas.

·         Contoh kasus yang dapat diambil dari harga pajak yang tercantum dari STNK pada motor

STNK ( Surat Tanda Kendaraan Bermotor ) pada pembahasan kali ini roda dua mempunyai rumus penyusutan yang akan menyusut sesuai dengan perbandingan tahun pembelian motor roda dua.

            Berikut istilah yang tercantum di STNK plus perhitungan pajaknya:

1. BBN KB (Bea Balik Nama kendaraan bermotor). Besarnya 10 persen dari harga kendaraan (off the road) atau harga faktur untuk kendaraan baru, dan bekas (second) sebesar dua pertiga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Baca juga: Berapa Biaya Ubah Status Warna Kendaraan di STNK?

2. PKB. Besarnya 1,5 persen dari nilai jual kendaraan dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual.

3. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Sumbangan ini dikelola oleh Jasa Raharja.

4. BIAYA ADM (Biaya administrasi): Untuk kendaraan baru tidak dikenakan dan apabila ganti pelat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama dikenai biaya ADM.

5. Denda Pajak Kendaraan Bermotor : Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.

https://otomotif.kompas.com/read/2019/05/14/110751515/begini-rumus-penghitungan-pajak-stnk

SOFTSKILL EKONOMI TEKNIK

Setiap bisnis tentu memiliki laporan keuangan perusahaan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus tolok ukur apakah perusahaan yang bersangkutan termasuk perusahaan yang bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama atau tidak.

Dalam pembuatan laporan keuangan, ada beberapa beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait isi dan penggunaannya. Di bawah ini akan kita bahas beberapa hal penting dalam laporan keuangan perusahaan.

Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan harus ditampilkan secara kualitatif dan kuantitatif dengan memiliki karakteristik seperti:

a. Relevan

Sebuah laporan keuangan dianggap relevan dan sesuai ketika laporan yang disajikan mampu membuat pengambil keputusan dalam sebuah perusahaan menentukan kebijakan baru yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki aspek lainnya.

b. Handal

Sebuah laporan keuangan dinyatakan handal ketika pembuat laporan keuangan memberikan informasi yang handal dan tepat sasaran. Terdapat 3 kriteria handal disini yaitu : jujur, dapat diverifkasi dan netral atau tidak berpihak pada kepentingan manapun.

c. Mudah Dimengerti

Sebuah laporan keuangan perlu disusun dengan baik sehingga segala bentuk transaksi yang tercatat didalamnya bisa lebih dimengerti oleh setiap pemimpin divisi yang ada di perusahaan bersangkutan. Ketika laporan bisa terbaca dengan jelas, strategi yang digunakan untuk perencanaan penjualan ke depan juga makin jelas.

d. Unsur Perbandingan

Sebuah laporan keuangan perlu memiliki informasi yang lengkap dan tepercaya sehingga laporan yang diberikan pada pihak pengambil keputusan dari perusahaan bersangkutan bisa menjadi perbandingan apa saja yang harus diperbaiki untuk pelaporan keuangan ke depan termasuk strategi untuk pemasaran produk.

Isi Laporan Keuangan

Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, isi yang dimasukkan kedalamnya tentu membutuhkan penelitian dan penyusunan yang tepat. Berikut adalah isi dari laporan keuangan.

a. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan perusahaan yang dibuat harus berisi laporan laba rugi yang diperoleh dari jual beli produk atau jasa yang dilakukan perusahaan bersangkutan. Laporan laba rugi nantinya diperlukan untuk menghitung berapa efisiensi kinerja yang sudah tercapai dan menerapkan strategi bagaimana laba perusahaan bisa ditingkatkan di periode yang berikutnya.

b. Laporan Cash In dan Cash Out

Laporan keuangan juga berisi laporan kas masuk dan kas keluar. Laporan ini umumnya berisi transaksi keuangan yang dilakukan sebuah perusahaan selama periode tertentu. Untuk laporan kas masuk biasanya berisi pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan jasa dan produk. Sedangkan untuk arus kas keluar bisa berisi laporan pembayaran pengeluaran tetap atau variable per bulan seperti biaya listrik, perawatan inventaris di perusahaan, biaya telepon, dan lainnya.

c. Laporan Arus Kas atau Cash Flow

Laporan cash flow adalah kombinasi yang memasukkan cash in dan cash out secara berkesinambungan dan digunakan untuk mengetahui apakah laporan keuangan antara cash in dan cash out sudah benar-benar sesuai atau tidak. Laporan cash out juga bias digunakan untuk mengetahui secara tidak langsung, dana yang tersisa masih dalam kondisi aman atau tidak.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Setiap perusahaan wajib menyertakan laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini berisi laporan perubahan aktiva ataupun modal yang diberikan di awal hingga di akhir periode laporan.

e. Laporan Neraca Total atau Buku Besar

Segala jenis transaksi keuangan yang berlangsung dalam sebuah perusahaan kemudian dirangkum ke dalam sebuah neraca yang menyajikan segala jenis transaksi beserta buktinya.

Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait dalam usaha, baik itu pihak internal maupun eksternal. Sebuah perusahaan akan sangat membutuhkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap sebagai laporan pertanggungjawaban dari semua divisi atas pengelolaan perusahaan.

Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan bukan hanya suatu bentuk pertanggungjawaban. Laporan ini juga memiliki berbagai macam fungsi seperti membantu pihak manajemen mengetahui resiko keuangan, membantu seluruh pihak perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan, menilai persentase laba yang bisa dicapai, hingga membuat perencanaan bisnis.

Perlunya Penggunaaan Software Akuntansi

Ketika sebuah perusahaan telah menjadi besar dan semakin kompleks dengan banyaknya laporan yang harus dibuat dan tidak memiliki sumber daya yang bisa menyajikan laporan keuangan secara lengkap, jasa penyedia software akuntansi online dan seorang akuntan sangat diperlukan.

https://www.corp.electronic-city.com/wp-content/uploads/2017/09/Annual-Report-2016.pdf

Untuk contoh laporan, dapat dilihat di link yang tercantum diatas.

Setelah melihat contoh diatas, penulis berencana membuat bisinis yang tujuannya sama seperti link diatas namun berbeda dari segi aliran dana maupun kas, dan perencanaan kedepan

Bisnis yang dimaksud adalah bisnis penjualan komponen - komponen elektonika berskala kecil baik di ranah mahasiswa maupun individu jasa.

Dengan modal 100 jt, direncanakan untuk dimasukkan ke dalam deposito sebesar 10 jt ( untuk bank opsional )

Kemudian aliran dana pada sisa modal 90 juta digunakan untuk menjalankan aliran kerja perusahaan.

contoh yang lain dapat dilihat disini
https://manajemenkeuangan.net/contoh-laporan-keuangan-sederhana-usaha-kecil/

Softskill PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Tugas 4)

POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

4.1 Wawasan Pengertian Politik dan Strategi Nasional, Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

·        Pengertian pengertian politik dan strategi nasional

Dalam arti kepentingan umum (politics)

Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

Dapat disimpulkan bahwa strategi nasional disini adalah cara menghadapi persoalan politik baik perencanaan maupun sudah terjadinya suatu proses politik dimana untuk mencapai tujuan kepentingan umum.

4.2 Penyusunan Politik Strategi Nasional, Stratifikasi Politik Naional, Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional

·        Penyusunan Politik dan Strategi nasional

            Sebelum beranjak pada tema diatas, politik sendiri dapat membangun isu – isu dan standar yang ada, contohnya dapat kita lihat dalam penyusunan APBD & APBN. Hal ini kadang dibangun berdasarkan suatu argument, tetapi ada juga yang mengacu pada data – data yang sudah ada atupun pengembangan yang dilakukan. Oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini, penyusunan politik harus berdasarkan dasar hukum yang tetap dan kepentingan umum.

fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai berikut:

1.      Fungsi artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-input-an sebagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan public. Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat[4].

2.      Fungsi agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternative-alternatif pembuatan kebijakan public. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “system politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”[5].

3.      Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti[6].

4.      Fungsi rekrutmen politik

Tujuan partai politik dimanapun mereka berada adalah dalam rangka meraih kekuasaan. Untuk itu, mereka perlu melakukan rekruitmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih[7]. Partai politik pastinya akan menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

5.      Sebagai sarana control pemerintah[8]

Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang akan diimplemantasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat public tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini public sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

Oleh sebab itu dapat dilihat diatas fungsi – fungsi yang dapat mengacu bagaimana suatu politik dapat disusun untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

4.3 Otonomi Daerah, Implementasi PolStraNas

·        Otonomi Daerah

            Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

            Hubungan otonomi daerah dengan Politik, dimana sistem desentralisasi yang diterapkan Indonesia tetap harus mempunyai dasar tetap meskipun dasar dari daerah itu sendiri dapat digunakan sebagai acuan pada daerah itu sendiri berdasarkan kondisi Sumber daya yang ada.

·        Implementasi PolStraNas

Visi dan Misi GBHN 1999-2004

Visi politik dan strategis nasional yang tercantum dalam GBHN  adalah terwujudnya masyarakat indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahterah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan visi bangsa indonesia pada masa depan ditetapkan 12 misi berikut :

1.      Pengamalan pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.      Penekanan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3.      Meningkatkan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari  untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.      Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat.

5.      Perwujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremesi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.

6.      Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh Globalisasi.

7.      Pemberdayaan masyarakant dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, melalui  pengembangan sitem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berbasis pada sumberdaya alam dan sumber daya manusia, yang produktif mandiri , maju, berdaya saing, berwaawsan lingkungan, dan berkelanjutan.

8.    Pewujudan otonomi daerah dalam rangka  pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.    Pewujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupnya dasar  yaitu pangan, sandang, papan, kesejahteraan, pendidikan, dan lapangan kerja.

10.  Perwujudan aparatur negara yang berpungsi melayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

11.  Perwujudan dan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokrasi, bermutu, kreatif, inovasi, bewawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia indonesia.

12.  Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan Global.

http://ganjarsamekto.blogspot.com/2013/06/politik-dan-strategi-nasional-demokrasi.html

https://www.kompasiana.com/nunungdwinugroho/5500ced2a33311537251222b/peran-partai-politik-dalam-proses-pembuatan-dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

Softskill Pendidikan KewargaNegaraan ( Tugas 3 )

BAB 3
Ketahanan  nasional

3.1 Latar belakang, tujuan nasional, falsafah dan ideologi Negara

3.1.1 Latar Belakang Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional, sebelum beralih kepada latar belakang yang terjadi bagaimana sebuah pengaruh mendatangkan sebuah ketahanan nasional, mari menilik terhadap ketahanan nasional itu sendiri. Ketahanan Nasional dalam E-Book dijabarkan sebagai “Kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan sebuah bangsa melemahkan dan atau menghancurkan setiap tantangan, ancaman, rintangan, dan gangguan. Dari penjabaran ini dapat kita tarik ke belakang tentang perjuangan Bangsa Indonesia itu sendiri dalam mendapatkan kemerdekaan. Semua hal berkaitan baik awal maupun akhir yang membentuk suatu ketahana nasional sampai sekarang.

3.1.2 Tujuan Nasional, Falsafah dan Ideologi
Ketahanan nasional tidak dapat berjalan tanpa adanya dasar, arah, dan juga sejarah yang ada sebagai pembentuk ketahanan nasional itu sendiri sehingga dapat belajar dari kelebihan dan kelemahan yang terus berjalan seiiring dengan zaman ke zaman. Dalam buku dijabarkan bahwa falsafah dan ideologi ketahanan nasional Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945

a. Alinea Pertama menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Maknanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia.
b. Alinea Kedua menyebutkan : “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesian yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.” Maknanya adanya masa depan yang harus di raih (cita-cita).
c. Alinea Ketiga menyebutkan Maknanya bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat yang merupakan dorongan spiritual.
d. Alinea Keempat menyebutkan : “Kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaain abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Kuasa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus di capai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


3.2 Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia, Asas – asas Ketahanan Nasional

3.2.1 Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan Nasional Indonesia diambil disini menurut para ahli

1. Kaelan
Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di nghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi , identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.
2. Suradinata
Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di nghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi , identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

3.2.2 Asas – Asas Ketahanan Nasional dan Sifat Ketahanan Nasional
Asas Ketahanan Nasional I ndonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nasional yang terdiri dari :
1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan nilai intrinsik yang ada padanya. Dalam realisasinya kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitikberatkan pada kesejahteraan tetapi tidak mengabaikan keamanan. Sebaliknya memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Oleh karena itu, keduanya harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun sebab keduanya merupakan salah satu parameter tingkat ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara.
2. Asas komprehensif intergral atau menyeluruh terpadu
Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral)

3. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Disamping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam prosesnya dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam dan ke luar.
a. Mawas ke dalam
Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal itu tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi dan atau nasionalisme sempit (chauvinisme).
b. Mawas ke luar
 Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak keluar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Namun demikian, interaksi dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Asas kekeluargaan
Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.


SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA, Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai - nilai yang terkandung dalam landasan dan asas - asasnya, yaitu :
1. Mandiri
Ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sencliti dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas. Integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independent) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global (interdependent).
2. Dinamis
Ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat dan atau menurun tergantung pada situasi dan kondtsi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasonal harus setalu diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.
3. Wibawa
Keberhasilan pembinaan ketahanan namonal Indonesa secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhatikan pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan nasonal yang berarti  makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia.
4. Konsultasi dan kerjasama
 Konsepsi ketahanan nasional Indonesie tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata telapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.


3.3 Pengaruh aspek Ketahanan Nasional pada kehidupan berbangsa dan bernegara, keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

3.3.1 Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Berdasarkan rumusan pergerban ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indortesra sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dan kondisi sistem (tata) kehidupan namonal dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek dl datam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dlnamis schingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks.
Dalam rangka pemaharnan dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dan keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dan hasil analisa mendalam yang dilandasi teori hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan manusta/masyarakat dan dengan lingkungan. Berdasarkan pemahaman lentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar-aspek yang mendukung kehidupan yaitu :
a. Aspek yang berkaitan dengan alamiah bersilat statis meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam
b. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat d inamis meliputi aspek ideologi, pditik, ekononn, sosial budaya dan hankam.


3.3.2 Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia
Suatu indikator tidak dapat dibandingkan dengan indikator lain, tetapi dapat berhubungan pada jalan konteksnya, sehingga indikator keberhasilan ketahanan Indonesia dapat dilihat dari cara masyarakat, baik seluruh komponen tak terluput dari semua aspek menghadapi tantangan dan ancaman yang menyerang dalam suatu Negara, beserta kerja sama baik dalam maupun luar.


Daftar Pustaka:
--> https://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/
--> E-Book Pendidikan KewargaNegaraan

                         Softskill Pendidikan Kewarganegaraan ( Tugas 2 )

                   WAWASAN NUSANTARA

2.1 Wawasan nasional suatu bangsa, teori kekuasaan dan teori geopolitik

• Wawasan nasional, paham kekuasaan dan teori geopolitik

Sebelum kita membahas tentang wawasan nusantara itu sendiri, alangkah baiknya untuk menelaah arti per arti dari sub tema diatas, dan menarik garis apakah berhubungan atau berbeda?

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah – tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. 

Paham kekuasaan sendiri hakekatnya paham yang dapat menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang sangat bertentangan dengan paham kekuasaan itu sendiri.

Teori Geopolitk adalah ilmu yang mempekajari gejala – gejala politik dari aspek geografi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga pengertian diatas bersambung dan berpengaruh tergantung pada konteks yang diberikan pada aplikasi wawasan nusantara. Dalam pembahasan kali ini tiga pokok pembahasan disini harus ada dan saling terikat agar konteks wawasan nusantara ( khusunya kedaulatan dan kesatuan ) dapat diterima dan diaplikatifkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Paham kekuasaan dan geopolitik menurut bangsa Indonesia

Seperti materi diatas inti dari paham kekuasaan dan geopolitik haruslah mengacu pada ideologi yaitu Pancasila. Namun, pembahasan kali ini dimulai dari paham kekuasaan itu sendiri mempunyai banyak referensi dalam pengaplikasiannya, tetapi ada kesimpulan yang bisa didapat tentang paham kekuasaan yaitu hukum alam dan mengiya-kan segala cara. Ada hal – hal yang perlu dipertimbangkan juga untuk menjalankan suatu program dengan paham kekuasaan, disini pentingnya HAM itu ( sub-manusia ), Konferensi ( sub-sumber daya), dan sebagainya. Menilik kebelakang kita pasti tahu bahwa semboyan “Yang kuat Yang Berkuasa” sudah dikenal bahkan saat masih kecil, hal ini relatif tergantung dalam sistem pemerintahan ( sekarang ) atau sistem kerajaan. 

Banyak contoh yang dapat kita ambil sebagai referensi yaitu: Tirani, dan Demokrasi. Sama sama sistem pemerintahan tetapi berbeda, tirani berdasarkan silsilah keluarga sedangkan demokrasi berdasarkan pilihan rakyat pada suatu Negara. Hal di atas juga belum bisa memberikan keterangan lebih pasti faktor apa yang membuat paham kekuasaan sangat penting dalam membentuk wawasan nusantara. Mari menelaah lebih jauh kata per kata. Wawasan dalam KBBI diartikan sebagai hasil mewawas, dimana wawas sendiri (meneliti; meninjau; memandang; mengamati). Sedangkan Nusantar dalam KBBI sebutan seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Dapat diambil fakta pertama bahwa wawasan ialah meneliti dimana meneliti pasti menemui kegagalan atau keberhasilan, prosesnya yang tidak cepat, perlunya variabel, dan juga data. Mari kita ambil data Indonesia sebagai Nusantara. Hal ini merupakan salah satu faktor kekuatan Indonesia disebut Bhineka dimana paham kekuasaan ini masih belum bisa dimasukkan ke faktor ini. Telaah lagi kedalam proses, dimana Indonesia dalam proses mencapai kemerdekaan hingga saat sekarang melalui proses yang panjang ( sambil belajar ). Hal ini dapat dikaitkan dengan paham kekuasaan karena dari proses itu lahirlah ideology bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Yang dimaksud kekuasaan disini bukanlah proses saat Indonesia sudah merdeka, tetapi proses pada saat Pancasila dirumuskan, paham disini mengacu kekuasaan di rakyat, dam oleh sebab itu segala keputusan yang ingin dibuat harusalah memperhatikan warga negaranya baik yang bertempat di ujung sekalipun untuk mencapai cita – cita bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945.

Begitu juga dengan teori geopolitik, memasukkan unsur politik kepada kepunyaan Indonesia (alam), dapat kita lihat contohnya di “Perjanjian Laut Internasional” merupakan satu dari sekian cara (politik) mempertahankan alam Indonesia sendiri. Sebelum lahirnya suatu bangsa atau Negara, teori ini sudah ada dan diapilkasikan melalui Hukum alam, berhubungan dengan pokok pembahasan paham kekuasaan diatas. Namun, belum menilik kepada wawasan  nusantara tersebut. teori, dibangun berdasarkan asumsi baik dari asumsi seseorang atupun kelompok dimana bisa dipakai sebagai acuan ataupun tidak dipakai. Teori tersebut, dalam penelitian pastinya sudah diteliti. Namun pada kenyataannya teori terkadang tidak sesuai dengan data pengamatan yang dilakukan. 

Oleh sebab itu perlunya suatu teori acuan yang dipakai agar mempunyai satu bahasa komunikasi yang sambung meskipun dengan variabel yang berbeda. Menilik ketas tentang contoh pengaplikasian teori geopolitik, sebenarnya di dalam suatu Negara juga mempunyai teori gopolitik sendiri contohnya dapat dilihat dari kepunyaan sbuah sawah di desa yang dapat diakui dan masing masing merasa adil mendapatkan bagiannya. Berangkat dari contoh diatas, pentingnya sebuah acuan sebagai bahasa universal, agar semua rasa menjadi adil. Menilik dari contoh pengaplikasian teori geopolitik diatas dapat diambil garis melalui teori geopolitik, paham kekuasaan dan wawasan nusantara itu sendiri.

Dapat ditarik garis bahwa semuanya ini berhubungan karena paham kekuasaan dan teori geopolitik dilandaskan berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan juga UUD 1945 yang terdapat cita – cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu program – program dari keputusan yang telah dibuat haruslah mewakili masyarakat ddan juga mensejahterakan masyarakat.

Lantas apa hubungannya dengan wawasan nasional sendiri?, ada hubungannya dapat dilihat bahwa cara pandang { wawasan nasional } hanya dapat dilakukan oleh manusia itu sendiri, kasus ini yaitu bangsa Indonesia yang mempertahankan alam ataupun kondisi lain sesuai dengan aturan yang ada tanpa harus mengiyakan segala cara dan juga mengikuti bebas aktif akan perubahan di dunia. (Mengacu pada ideologi Indonesia)

2.2 Wawasan nasional Indonesia, latar belakang filosofis, implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional, pengertian wawasan nusantara

• Wawasan Nusantara dan latar belakang filosofis dan wawasan nusantara

Dalam pengertiannya sendiri wawasan nusantara mempunyai banyak pendapat dari para ahli dan juga kelompok. “Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasayrakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”. Menilik ke balakang tentang wawasan nusantara nilai yang dipakai dalam wawasan nusantara dari Ideologi Pancasila, itu sebabnya Pancasila dapat dikatakan adaptif terhadap perubahan zaman dan fleksibel tetapi tidak merubah isinya. 

Latar belakang atau filosofis yang tepat untuk diambil sebagai acuan yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia. Nilai – nilai kesatuan sanga kental terasa dalam menjaga keutuhan NKRI sampai sekarang kita masih bisa merasakannya, namun hal itu dapat hilang secara perlahan. Banyak faktor – faktor yang dapat diambil untuk melihat bagaimana proses kemerdekaan Indonesia membentuk wawasan bangsa Indonesia kedepan. 

Pertama, kesatuan. Kesatuan yang dimaksud dapat berupa kesatuan fisik atau kesatuan jiwa, dimana hal ini terbentuk jika sama sama rasa saling membutuhkan satu sama lain. Fisik disana dapat kia ambil contoh seperti rapat atau sebuah musyawarah dimana semua dapat kumpul tepat waktu, mengacu pada hal ini kesatuan jiwa, adalah menerima hasil rapat atau musyawarah dimana kepentingan masyarakat harus diuitamakan dan sama sama menerima dengan lapang dada.

Kedua, Toleransi. Toleransi yang dimaksud seperti menghormati kehidupan berbangsa, bernegara. Dapat dilihat saling menghormati antar SARA. 

Ketiga, Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini dapat dipelajari dimana saja, seperti akademik di sekolah, tatabudi di sekolah ataupun di keluarga, ataupun karakter baik di keluarga;masyarakat;ataupun sekolah.  

Masih banyak faktor – faktor penentu lain yang dapat diambil sebagai pembentuk wawasan nusantara suatu bangsa tetapi mengambil ketiga faktor diatas dapat pula menentukan bagaimana wawasan nusantara terbentuk tetapi, kembali lagi kita harus melihat landasan bangsa Indonesia itu sendiri yaitu Pancasila dan juga UUD 1945 beserta perundang undangan lainnya. Seperti yang kita ketahui juga sejarah pendidikan Indonesia diwarnai kisah kesenjangan dimana elit yang dapat menempuhnya, tetapi lambat laun putera bangsa pun yang melihat bahwa kesenjangan khususnya di dalam dunia pendidikan harus dihapuskan sehingga sampai sekarang kita dapat menikmati bangku sekolah dan juga ada bantuan dari pemerintah memfasilitasi.

Tetapi apakah hal ini sudah selaras dengan wawasan nusantara itu sendiri? Sudah.

• Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional

Wawasan nusantara haruslah mempunyai  pengurah, tetapi pengaruh yang baik dapat kita lihat. Contoh pengaruh yng baik itu, dalam kehidupan pertahanan kemanan yaitu menumbuhkan kesadarancinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga negaranya. Kemudian kehidupan ekonomi yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar – benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merta dan adil. Tetapi semuanya itu dapat terjadi apabila dimulai dari pola pikir untuk kepentingan Negara. Masih banyak implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional, seperti bagaimana bahasa Indonesia yang hampir seluruh daerah di Indonesia dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa universal. Lalu, bagaimana Indonesia dapat mempunyai batas batas teritorial baik di darat, laut maupun di udara. Hal tersbut tetap deipengaruhi landasan dan kesadaran kita sebagai sesame manusia sebagai pelaku wawasan nusanatar itu sendiri. 

• Pengertian Wawasan nusantara

Jadi, setelah uraian diatas tentang filosofis dan implementasi dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara sendiri ialah pola pandang atau pola pikir yang menitikberatkan mendahulukan kepentingan suatu Negara dimana meluas yang meningkatkan suatu kuakitas hidup dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat berlaku di hampir setiap bidang kehidupan manusia. 

2.3 Landasan, unsur dasar dan hakekat wawasan nusantara

• Landasan Wawasan nusantara

Ada dua landasan yang digunakan sebagai acuan wawasan nusantara yaitu landasan ideologi ( Pancasila ), dan konstitusional ( UUD 1945 ). Apa faktor yang dapat mendasari wawasan nusantara tersebut? mari kita telaah dari landasan ideologi Pancasila. 

Pancasila dalam sejarah perumusan melibatkan 3 tokoh dan ketiga tokoh tersebut mempunyai rumusan sendiri dan dipilih lah salah satu rumusan dari 3 tokoh tersebut. ( Hayo dibaca buku sejerahnya ). Hal yang dapat dilihat disini adalah manusianya yang menginginkan suatu dasar agar bangsanya tidak goyah keyakinan. Penjelasan diatas merupakan salah satu faktor terkuat. Dimana Pancasila pun mengalami perubahan.

Perubahan yang dimaksud ialah perubahan tentang isinya, sehingga diubah dan dapat mencakup semua kalangan bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun masih ada saja orang orang yang tidak menerima perubahan itu. Berjalan kearah tengah salah satu faktor kuat lainnya ialah manuisa yang mengamalkan dan melaksanakkan kehidupan sesuai dengan Pancasila sampai dengan sekarang sehingga Pancasila masih kokoh sampai sekarang. Salah satu faktor kuat selanjutnya adalah isi dari Pancasila tersebut, dan memang dapat ditarik garis lurus hubungan wawasan nusantaranya, dimana semua berdasarkan kepada kepentingan bangsa dan Negara dimana ada proses meneliti melalui hasil rapat perumusan sehingga Pancasila yang sekarang bisa kita amalkan.

Mari kta telaah lagi kepada landasan konstitusional wawasan Nusantara yaitu UUD 1945. Didalam landasan ini diatur segala ketentuan yang mencakup acuan peraturan yang ada beserta hak dan kewajiban bagi seorang warga Negara. Didalam UUD 1945 juga terdapat cita cita bangsa Indonesia pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini bukanlah suatu kebetuan bahwa dibuat berdasarkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.dapat ditarik garis sambung bahwa hal diatas mempengaruhi wawasan nusantara tentang Indonesia yang semua aspek harus berjalan. Dimaksudkan disini kepada pola pikir masyarakat sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Lalu, bagaimanakah hubungan kedua landasan ini terhadap terbentuknya pola pikir wawasan nusantara Indonesia? Kedua landasan ini mempunyai tingkatan yang berbeda dimana Landasan idiil ( Pancasila ) lebih tinggi kedudukannya dari landasan konstitusional ( UUD 1945 ) 

• Unsur dasar wawasan nusantara

Sesuai dengan pengertian pemaparan diatas dapat diambil penentu suatu wawasan nusantara harus ada: wadah; isi; tata laku sesuai dengan ebook gunadarma penulis menyalin secara penuh karena materinya sudah berbobot.

1. Wadah ( Contour )

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat seba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik

2. Isi ( Content )

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita – cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berekembang di masyarakat mauoun cita – cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Isi menyangkut dua hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersamadan perwujudannya, pencapaian cita – cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

3. Tata laku ( Conduct )

Hasil interaksi antara wadah dan isi wasantara yang terdiri dari:

 Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia

 Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia 

Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/ kepribadian bangsa berdasarkan kekluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

• Hakekat wawasan nusantara

Hakekat wawasan nusantara adalah keuutuhan nusantara, yang dapat dilaksanakan dengan cara pandang yang menyeluruh demi kepentingan suatu Negara. Hal ini juga harus menjadi faktor penting dalam terwujudnya wawasan nusantara itu sendiri, baik dari keluarga masyarakat, dunia pendidikan, dan sebagainya agar bukan sekedar tulisan.

Bagaimana ketiga sub – bab materi diatas berhubungan dengan wawasan nusantara? Ketiga materi diatas bukanlah suatu yang berhubungan, tetapi merupakan kesatuan yang harus ada untuk menjalankan fungsi wawasan nusantara itu sendiri.

2.4 Asas wawasan nusantara, kedudukan, dungsi dan tujuan wawasan nusantara, era baru kapitalisme, keberhasilan implementasi wawasan nusantara

• Asas, arah pandang wawasan  nusantara

1. Tujuan yang sama

2. Keadilan 

3. Kejujuran 

4. Solidaritas

5. Kerjasama

6. Kesetiaan terhadap kesepakatan

Dan sudah jelas arah dari wawasan nusantara itu sendiri bahwa mengacu kepada kesejahteraan masyarakat dimana pelaku yaitu masyarakat yang harus menjaga agar konsistensi wawasan nusantara tetap berjalan.

• Kedudukan, fungsi dan tujuan waawasan nusantara

Kedudukan suatu wawasan nusantara dapat dikatakan sebagai perwujudan yang ada pada landasan dalam kehidupan undang undang berbangsa dan bernegara. Maka, dapat dikatakan fungsi dari wawasan nusantara adalah perwujudan pengapilkasian dari landasan perundang udangan yang ada untuk membuat dan menyelenggarrakan suatu sistem yang meningkatkan kualitas hidup masyrakat

oleh sebab itu, tujuan wawasan nusantara itu sendiri adalah  keutuhan dari cara pandang  yang dapat meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat dan bernegara sebagaimana pelaku wawasan nusantara menjalankan wawasan nusantara tersebut.

• Tantangan implmentasi wawasan nusantara dengan adanya era baru kapitalisme

Sesuai dengan E-book implementasi wawasan nusantara harusalah ada pelaku yang menjalankan, cara terbaik dengan sosialisasi penyampaian materi – materi yang berhubungan dengan wawasan nusantara seperti bela Negara, kewargenagaraan, dan sebagainya.

Sosialisasi wawasan dapat terhalang karena adanya regulasi dari pemerintah, pelaku wawasan nusantara, maupun keadaan lingkungan dari luar. Untuk itu materi wawasan nusantara haruslah disusun sedemikian rupa dengan perundingan yang matang agar masyarakat bukan hanya sekedar mendengar tetapi memehami apa arti materi penunjang wawasan nusantara tersebut sehingga terbentuklah pemuda – pemudi bangsa yang tetap menjaga konsistensi substrat isi Negara Indonesia, sesuai dengan landasan idiil dan landasan konstitusional. 

• Keberhasilan implementasi wawasan nusantara

Keberhasilan implementasi wawasan nusantara dapat dilihat dari tiga faktor, sejatinya banyak faktor yang dapat dijadikan indikator keberhasilan. Faktor faktor tersebut diantaranya:

1. Masyarakat,  dimana masyarakat bertoleransi antar masyarakat itu sendiri dan berjiwa nasionalis

2. Pemerintah, dimana keputusan atau proram yang telah dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat itu sendiri

3. Dunia luar, dimaksudkan disini, adalah bahwa pendapat mereka yang telah merasakan sebagaimana Negara yang wawasan nusantaranya untuk masyarakat.

Jadi dalam pembahasan kali ini, wawasan nusantara dapat diartiakan sebagai cara pandang menyeluruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara ( Indonesia ). Oleh sebab itu perlunya sebuah acuan agar tidak kabur dan tidak buyar akan pandangan kedepan akan wawasan nusantara tersebut. Landasan – landasan acuan dalam wawasn nusantara itu ada dua yaitu landasa idiil oleh Pancasila dan landasan konstitusional oleh UUD 1945.

https://drive.google.com/open?id=1XGshDTEjfm4GHpIysOniaTLrQaXUAhmt